Menlu RI menekankan bahwa ASEAN tidak merupakan proksi untuk siapa pun.

Menteri Luar Negara RI Retno Marsudi dalam tahap retreat Pertemuan ke- 57 Menlu ASEAN( AMM) di Vientiane, Laos, pada Kamis, menegaskan berartinya ASEAN tidak jadi proksi kekuatan manapun.

“ Sekali ASEAN jadi proksi, hingga hendak susah untuk ASEAN memainkan kedudukan sentral serta senantiasa jadi jangkar untuk terwujudnya perdamaian serta stabilitas di kawasan,” tutur Retno semacam di informasikan lewat penjelasan tertulis Kemlu RI.

Dalam upaya melindungi sentralitas ASEAN, Indonesia membenarkan supaya implementasi ASEAN Outlook on Indo- Pacific( AOIP) senantiasa diarusutamakan baik dalam aktivitas ASEAN ataupun dengan mitra wicara.

Retno pula menganjurkan inisiatif Indonesia supaya ASEAN bisa menyusun serta menyepakati Deklarasi AOIP selaku referensi utama arsitektur kawasan, sebagaimana disebutkan dalam dokumen Concord IV.

Selaku tindak lanjut dari penyelenggaraan ASEAN Indo- Pacific Forum( AIPF) tahun kemudian, tahun ini hendak diselenggarakan Pertemuan ke- 2 AIPF di sela- sela KTT ke- 44 serta ke- 45 ASEAN di Vientiane pada Oktober mendatang.

Indonesia berharap AIPF bisa diselenggarakan di dasar keketuaan Malaysia tahun depan.

Tidak hanya soal sentralitas ASEAN, dalam retreat para menlu tersebut pula dibahas isu Laut Cina Selatan.

“ Satu salah langkah di Laut Cina Selatan, hendak mengganti api kecil jadi badai api yang seram,” kata Retno, menyoroti eskalasi di kawasan yang terus menjadi nyata serta mengkhawatirkan.

Oleh sebab itu, dia menekankan kembali berartinya penyelesaian penataan pedoman tata sikap( Code of Conduct/ CoC) yang masih terus dirundingkan oleh ASEAN serta Cina.

Pengelolaan isu keamanan di kawasan tergantung pada kita. Saat ini merupakan waktu yang pas buat menerjemahkan komitmen jadi aksi nyata, antara lain lewat penyelesaian Practical Guidelines to Accelerate CoC yang tahun kemudian kita sepakati, tegas Retno.

Sedangkan itu menimpa isu Palestina, Indonesia mendesak ASEAN buat bersatu dalam menyuarakan dihentikannya genosida serta lekas dikerjakannya gencatan senjata yang permanen di Palestina.

Selaku Organisasi yang bersumber pada ketentuan( rules- based) serta di mana negeri anggotanya berkomitmen buat menghormati hukum internasional, hingga berarti untuk ASEAN buat menyuarakan berartinya penghormatan hukum internasional secara tidak berubah- ubah, tanpa kecuali, tercantum buat Palestina.

“ ASEAN wajib terus mendesak diimplementasikannya Resolusi 2735. ASEAN pula berarti buat menunjang fatwa hukum( advisory opinion) dari Mahkamah Internasional,” kata Retno.